Komisi Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat AS mengadakan sidang dengar pendapat tentang "Persaingan Kekuatan di Kawasan Indo-Pasifik", Rabu, 18 September 2024.
Menanggapi pertanyaan apakah Resolusi 2758 Majelis Umum PBB tidak menyebutkan status Taiwan, Wakil Menteri Luar Negeri AS, Kurt Campbell, menyatakan setuju dan menunjukkan bahwa Tiongkok menggunakan resolusi tersebut sebagai alat diplomasi untuk secara keliru mengklaim status ilegal Taiwan, serta memanfaatkannya untuk menafsirkan "Prinsip Satu Tiongkok" dan menekan Taiwan.
Kurt Campbell juga menegaskan kembali komitmen AS terhadap Taiwan, yang selama bertahun-tahun terus berupaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, serta menekankan bahwa komitmen ini merupakan konsensus lintas partai di Amerika Serikat.
Setelah Wakil Asisten Menteri Luar Negeri untuk Asia-Pasifik, Mark Lambert, dan Asisten Menteri Luar Negeri untuk Asia-Pasifik, Daniel Kritenbrink, menyuarakan pendapat mereka, kini seorang pejabat tinggi diplomatik lainnya secara terbuka menunjukkan kesalahan interpretasi Tiongkok terhadap Resolusi 2758 Majelis Umum PBB dan kembali menegaskan dukungan lintas partai Amerika Serikat untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Kementerian Luar Negeri (MOFA Taiwan) menyambut baik dukungan ini dan mengucapkan terima kasih.
Kementerian Luar Negeri (MOFA Taiwan) menjelaskan bahwa selain Amerika Serikat, baru-baru ini negara-negara sehaluan seperti Australia dan Belanda juga secara berturut-turut mengeluarkan resolusi atau mosi yang menunjukkan bahwa Resolusi 2758 Majelis Umum PBB tidak menyebutkan status Taiwan.
Kementerian Luar Negeri (MOFA Taiwan) menyeru komunitas internasional untuk bersama-sama mengambil tindakan konkret untuk menentang interpretasi keliru Tiongkok terhadap Resolusi 2758 Majelis Umum PBB, serta menolak klaim salah yang dilontarkan Tiongkok bahwa "Prinsip Satu Tiongkok" telah menjadi konsensus internasional. Taiwan akan terus bekerja sama dengan Amerika Serikat dan negara-negara sehaluan lainnya untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan kawasan Indo-Pasifik.
Pada tahun 1971, Majelis Umum PBB mengesahkan Resolusi 2758, yang mengakui Republik Rakyat Tiongkok (PRC) sebagai satu-satunya perwakilan sah "Tiongkok" di PBB dan mendepak "perwakilan Chiang Kai-shek". Sejak saat itu, Beijing mengait-ngaitkan Resolusi 2758 dengan "Prinsip Satu Tiongkok", memperluas interpretasinya bahwa "Taiwan adalah bagian dari Tiongkok" dan tidak memerlukan perwakilan lain, sehingga menghalangi partisipasi Taiwan dalam organisasi dan kegiatan dalam sistem PBB.
Untuk menunjukkan dukungan kuat terhadap upaya Taiwan dalam berpartisipasi di sistem PBB, sembilan negara sahabat, yaitu Belize, Eswatini, Guatemala, Kepulauan Marshall, Palau, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadine, serta Tuvalu, melalui perwakilan tetap mereka di PBB, pada tanggal 20 September 2024 menyampaikan surat bersama kepada Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, yang secara tegas menolak distorsi dan penyalahgunaan Resolusi 2758 Majelis Umum PBB. Paraguay juga mengirim surat terpisah untuk menyatakan dukungan terhadap upaya Taiwan.
Surat bersama tersebut telah disampaikan secara langsung oleh enam negara sahabat, yaitu Saint Vincent, Belize, Palau, Guatemala, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall, kepada Sekretariat PBB pada tanggal 19 September waktu Amerika Timur. Perwakilan tetap untuk PBB dari keenam negara tersebut kemudian memberikan wawancara kepada media massa di depan markas besar PBB, meminta PBB untuk berhenti mengucilkan Taiwan.